Kim Keon-hee, istri mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, memenuhi panggilan penyidik khusus di Kejaksaan Pusat Seoul pada Rabu (7/8) pagi. Tepat pukul 10.00 waktu setempat, mantan ibu negara itu tiba dengan pakaian sederhana tanpa pengawalan khusus, menyusuri barisan puluhan wartawan yang sudah menunggu sejak subuh. Dalam pernyataan singkatnya, Kim menyampaikan permohonan maaf kepada publik: “Saya menyesal telah menimbulkan kekhawatiran. Saya akan kooperatif dalam proses hukum ini.”
Ini merupakan kali pertama dalam sejarah Korea Selatan seorang mantan ibu negara menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pidana. Kasus ini bermula dari dugaan penerimaan hadiah mewah dan penyalahgunaan pengaruh selama masa jabatan suaminya pada 2022-2023. Yang menarik, penyidik sengaja menerapkan protokol standar tanpa fasilitas khusus – berbeda dengan pemeriksaan tertutup tahun lalu yang menuai kritik karena dianggap memberikan hak istimewa.
Proses pemeriksaan berlangsung marathon selama 7 jam 46 menit di ruang khusus lantai 3 gedung kejaksaan. Sumber internal menyebutkan, fokus pemeriksaan meliputi tiga isu utama: transaksi mencurigakan senilai 1,2 miliar won (sekitar Rp14 miliar) melalui rekening pribadi, penerimaan tas mewah bermerek senilai 500 juta won dari pengusaha konstruksi, serta dugaan intervensi dalam proyek pemerintah.
“Ini bukan pemeriksaan terakhir. Kami mungkin akan memanggilnya kembali setelah menganalisis keterangan dan bukti baru,” ujar juru bicara kejaksaan dalam konferensi pers sore hari. Analis politik dari Universitas Nasional Seoul, Prof. Lee Jong-chan, menilai kasus ini menjadi ujian bagi sistem hukum Korea: “Penyidikan terhadap figur setinggi ini menunjukkan tidak ada yang kebal hukum, tapi prosesnya harus benar-benar transparan.”
Reaksi publik terbelah. Survei terbaru Gallup Korea menunjukkan 48% responden mendukung proses hukum ini, sementara 34% menganggapnya sebagai balas dendam politik. Di media sosial, tagar #KimKeonHee menjadi trending dengan lebih dari 120.000 cuitan, memicu debat tentang etika pejabat publik dan reformasi sistem pengawasan.
Pakar hukum tata negara Prof. Kim Min-kyu menjelaskan kompleksitas kasus ini: “Ada dua lapisan masalah – pelanggaran etik penerimaan hadiah dan dugaan korupsi struktural. Kejaksaan harus membedakan dengan jelas mana yang merupakan kesalahan pribadi dan mana yang melibatkan jaringan sistemik.”
Sementara itu, pengacara Kim Keon-hee menyatakan kliennya telah memberikan keterangan lengkap dan berkomitmen mengikuti proses hukum dengan tertib. “Dia datang atas kemauan sendiri tanpa pengacara, ini menunjukkan itikad baik,” tegasnya di depan pengadilan.
Perkembangan kasus ini akan terus dipantau ketat, terutama menyangkut tiga kemungkinan hasil: penyidikan dilanjutkan ke tahap penuntutan, kasus dihentikan karena kurang bukti, atau terjadinya kesepakatan diversi. Keputusan akhir diperkirakan akan keluar dalam 2-3 minggu mendatang setelah jaksa menyelesaikan analisis terhadap 32 dokumen bukti dan rekaman 4 orang saksi kunci.
Fakta Kunci:
- Waktu pemeriksaan: 10.00-17.46 WSK (7 jam 46 menit)
- Nilai transaksi yang diselidiki: Total ~2,7 miliar won (Rp31 miliar)
- Jumlah pasal yang diduga dilanggar: 3 pasal UU Pemberantasan Korupsi
- Jadwal pemeriksaan lanjutan: Akan ditentukan dalam 14 hari
Dampak Politik:
- Ujian bagi pemerintahan baru yang mengkampanyekan reformasi
- Potensi pengaruh terhadap elektabilitas partai berkuasa
- Peringatan bagi pejabat publik tentang batasan penerimaan hadiah
Reaksi Internasional:
- CNN: “Kasus langka di Asia Timur”
- BBC: “Ujian demokrasi Korea”
- Nikkei: “Sinyal positif transparansi hukum”
Dengan kompleksitas kasus dan sensitivitas politik yang menyertainya, proses hukum terhadap Kim Keon-hee diprediksi akan menjadi salah satu sorotan utama dunia hukum Asia tahun ini.