Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen kuat untuk memperkokoh fondasi inklusi serta kesehatan finansial bangsa sebagai bagian integral dari agenda transformasi ekonomi. Beliau menggarisbawahi, percepatan kepemilikan rekening bank menjadi esensi fundamental dalam memperluas jangkauan akses keuangan secara nasional. Pemerintah giat mendorong setiap rumah tangga agar terhubung dengan sistem perbankan, sebagai pijakan vital untuk penyaluran bantuan yang lebih akurat dan efektif, sekaligus guna meningkatkan inklusi di seluruh penjuru tanah air. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Ratu Máxima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis, 27 November 2025.
“Bapak Presiden telah meninjau, menyimak, dan menyampaikan bahwa dari total 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia, mereka didorong untuk memiliki rekening bank. Kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan serta menggenjot inklusi keuangan,” demikian terang Airlangga.
Airlangga lebih lanjut menjelaskan bahwa meskipun tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,7 persen, upaya penguatan literasi keuangan harus terus diintensifkan. Pemerintah, menurutnya, memandang peningkatan pemahaman finansial sebagai elemen krusial, terutama mengingat pencapaian literasi nasional yang sudah melampaui rata-rata negara-negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).
“Capaian inklusi keuangan di Indonesia sudah di angka 92,7 persen, namun untuk tingkat literasi masih 66,4 persen. Kendati demikian, angka literasi 66,4 ini sesungguhnya sudah melampaui rata-rata negara OECD dalam hal literasi keuangan. Selain itu, Indonesia juga mencatatkan 58 juta rekening tabungan yang dimiliki oleh pelajar,” ungkapnya. Airlangga juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan mengenai pentingnya memperkuat koordinasi antar-sektor dalam pengelolaan kesehatan keuangan nasional. Dalam pertemuan bilateral dan tatap muka (tête-à-tête) dengan Ratu Máxima, Presiden Prabowo mengajukan gagasan untuk membentuk sebuah Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, atau yang disebut juga sebagai Financial Health Council.
“Beberapa poin penting yang muncul dari diskusi bilateral tête-à-tête Bapak Presiden antara lain adalah permintaan beliau agar dibentuk Dewan Nasional Terkait Kesejahteraan Keuangan atau Financial Health. Ini dimaksudkan untuk melengkapi serta menyempurnakan fungsi dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang sudah ada,” papar Airlangga.
Inisiatif tersebut, jelas Airlangga, akan diperkuat pula dengan rencana penyediaan data keuangan yang bersifat terbuka (open data), pengintensifan edukasi kepada masyarakat, serta integrasi identitas digital (digital ID) guna memperluas aksesibilitas dan manfaat dari berbagai layanan keuangan. “Juga diupayakan untuk tersedianya data secara transparan, tidak hanya bagi perbankan, tetapi juga bagi para konsumen perbankan. Ini mencakup aspek pengetahuan, termasuk pula keberadaan identitas digital, berbagi pengetahuan, serta pendalaman di sektor asuransi,” tambahnya.