Kunjungan Wakil Presiden Gibran ke Yahukimo Dibatalkan karena Pertimbangan Keamanan di Papua Pegunungan
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membatalkan rencana kedatangannya ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang seharusnya dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2026. Keputusan pembatalan ini diambil karena adanya pertimbangan serius terkait aspek keamanan, meskipun Yahukimo awalnya telah terdaftar dalam jadwal kunjungan kerja Wakil Presiden setelah sebelumnya meninjau Pasar Potikelek serta SMA Negeri 1 Wamena.
Perlu diketahui bahwa Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz sebelumnya telah mengumumkan tiga wilayah kabupaten di Tanah Papua yang paling sering menjadi sasaran gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sepanjang tahun 2025. Ketiga daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Puncak, Intan Jaya, dan Yahukimo. Di antara ketiga daerah ini, Kabupaten Yahukimo menempati posisi teratas sebagai wilayah dengan insiden gangguan keamanan paling sering. Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 35 kejadian gangguan keamanan yang diakibatkan oleh KKB di lokasi tersebut.
Mayjen TNI Amrin Ibrahim, yang menjabat sebagai Pangdam XVII/Cenderawasih sekaligus Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, menyatakan bahwa ia telah memberikan saran kepada Wakil Presiden agar menunda rencana kunjungan ke Yahukimo. Saran ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan mendalam terhadap kondisi keamanan di daerah tersebut.
“Sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan VVIP, saya melihat adanya pertimbangan keamanan di Yahukimo hingga pagi ini. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Bapak Wakil Presiden agar tidak melanjutkan kunjungan ke Yahukimo,” demikian disampaikan Amrin di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, Papua.
Mayjen TNI Amrin menerangkan bahwa laporan intelijen yang mereka terima mengindikasikan adanya pergerakan dari beberapa kelompok yang dianggap tidak bertanggung jawab. Pergerakan ini berpotensi besar untuk mengganggu jalannya kunjungan Wakil Presiden. Meski begitu, ia memilih untuk tidak membeberkan secara rinci identitas kelompok-kelompok tersebut maupun detail bentuk potensi gangguan yang mungkin terjadi.
“Berdasarkan evaluasi intelijen kami, terdeteksi adanya pergerakan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di sana. Menurut penilaian kami, kondisi tersebut sangat tidak kondusif untuk menjamin keamanan VVIP,” paparnya.
Ditambahkannya, keputusan ini diambil sepenuhnya demi menjaga keselamatan dan keamanan Wakil Presiden, meskipun Gibran sendiri diketahui memiliki keinginan kuat untuk menyambangi Yahukimo.
“Oleh karena itu, saya sebagai Komandan Satgas Keamanan, menyarankan beliau untuk tidak melanjutkan kunjungan, padahal beliau memiliki hasrat yang besar untuk datang ke Yahukimo,” sambungnya.
Amrin menjelaskan bahwa Wakil Presiden memiliki keinginan yang mendalam untuk berinteraksi langsung dengan warga Yahukimo sekaligus menyaksikan sendiri progres pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah di kawasan tersebut.
“Wapres sangat berkeinginan untuk mendatangi Yahukimo, bersilaturahmi dengan masyarakat, dan memantau langsung berbagai proyek pembangunan yang sudah dikerjakan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat,” tutupnya.
**Yahukimo: Satu dari Tiga Kabupaten Paling Rentan Gangguan Keamanan KKB di Papua**
Brigjen Pol Faizal Rahmadani, selaku Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengamanan sepanjang tahun 2025, ketiga kabupaten yang disebutkan sebelumnya merupakan wilayah dengan tingkat gangguan keamanan paling tinggi.
“Memang betul, ketiga kabupaten tersebut adalah yang paling sering mengalami gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB sepanjang tahun 2025,” tutur Faizal di Jayapura, pada Kamis, 1 Januari 2026.
“Bahkan, beberapa hari yang lalu, suara tembakan masih sempat terdengar, walaupun tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” imbuhnya.
Faizal turut menerangkan bahwa area operasional Satgas Damai Cartenz meliputi sembilan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi berbeda, yaitu Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan, wilayah tugas mencakup Kabupaten Yahukimo, Nduga, dan Jayawijaya. Sedangkan di Provinsi Papua Tengah, meliputi Kabupaten Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, dan Puncak. Adapun di Provinsi Papua, fokus tugas Satgas berada di Kabupaten Jayapura.
Sebelumnya, Kombes Pol Yusuf Sutejo, sebagai Kasatgas Humas Damai Cartenz, juga pernah mengemukakan bahwa Yahukimo adalah daerah dengan insiden gangguan keamanan paling tinggi sepanjang tahun 2025.
Menurut penjelasannya, tingginya angka gangguan keamanan diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas ilegal yang marak di area pedalaman, terutama di Distrik Seradala.
“Kegiatan penambangan emas ilegal ini menarik banyak pendatang dari luar daerah, yang kemudian seringkali memicu timbulnya konflik dan tindakan kekerasan,” terang Yusuf.
Ditambahkannya pula, faktor geografis serta terbatasnya infrastruktur yang ada juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya penanganan keamanan dan proses evakuasi korban.
Sepanjang tahun 2025, tercatat adanya peningkatan jumlah korban dari kalangan warga sipil, khususnya para penambang emas ilegal, sementara di sisi lain, jumlah korban dari pihak aparat keamanan justru mengalami penurunan.
Satgas Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk secara berkelanjutan meningkatkan upaya penegakan hukum dan pengamanan, dengan tujuan utama menekan kegiatan KKB serta memelihara stabilitas keamanan yang kondusif di seluruh wilayah Papua.